![]() |
| Ironi Konservasi Ujung Kulon yang akan dibuka untuk usaha pertambangan. Foto: ist |
BANTEN – Ada yang janggal dalam cara negara memperlakukan alam. Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang pentingnya menyelamatkan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang populasinya sangat terbatas dan hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Bahkan, wacana pemindahan sebagian populasinya ke habitat baru mulai menjadi pembicaraan serius.
Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan perairan di sekitar kawasan konservasi tersebut sebagai bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten itu memunculkan pertanyaan besar: sebenarnya apa yang sedang diprioritaskan negara, menyelamatkan ekosistem atau membuka peluang eksploitasi sumber daya alam?
![]() |
| Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. |
Penetapan tersebut bukan perkara sepele. Perairan sekitar TNUK bukan sekadar hamparan laut yang bisa dipandang sebagai ruang kosong dalam peta investasi. Kawasan tersebut memiliki keterkaitan ekologis dengan wilayah pesisir, hutan, serta habitat berbagai satwa yang keberadaannya sangat penting bagi keseimbangan lingkungan.
Memang, pemerintah dapat berkilah bahwa kawasan daratan utama TNUK tidak masuk dalam area pertambangan. Pemerintah juga bisa menjelaskan bahwa status WUP bukan berarti izin operasional pertambangan otomatis diterbitkan.
Tetapi, pertanyaannya sederhana: mengapa wilayah penyangga ekosistem kawasan konservasi justru harus dimasukkan ke dalam peta potensi pertambangan?
Jangan sampai logika administrasi mengalahkan akal sehat ekologis.
Jangan Berlindung di Balik Dalih Belum Ada Izin Tambang
Penjelasan bahwa WUP bukan izin pertambangan memang benar secara administratif. Namun, penjelasan tersebut tidak serta-merta menghilangkan persoalan mendasar dari kebijakan itu.
Penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan yang dapat menjadi dasar bagi tahapan penetapan wilayah izin usaha pertambangan. Artinya, negara sedang memberikan ruang dalam perencanaan pengelolaan wilayah untuk kepentingan pertambangan.
Di sinilah letak persoalannya.
Kawasan yang seharusnya mendapatkan perlindungan ekstra justru ditempatkan dalam peta peruntukan pertambangan. Meskipun belum ada perusahaan yang mengantongi izin untuk beroperasi, kebijakan tersebut sudah cukup menjadi alarm keras bagi masa depan konservasi Ujung Kulon.
Sebab, ancaman terhadap lingkungan tidak selalu dimulai ketika alat berat mulai bekerja. Ancaman bisa bermula jauh sebelumnya, ketika sebuah kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi mulai dipandang sebagai cadangan sumber daya ekonomi.
Jika kelak muncul usulan eksplorasi, pengerukan, atau kegiatan pertambangan lainnya, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada dampak terhadap ekosistem laut dan pesisir?
Bagaimana dengan sedimentasi, perubahan kualitas air, kebisingan, lalu lintas kapal, hingga potensi pencemaran yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dijawab sebelum wilayah itu dimasukkan dalam peta pertambangan, bukan setelah muncul persoalan lingkungan.
Penolakan dari Banten: Jangan Korbankan Ekosistem Demi Kepentingan Ekonomi
Kebijakan tersebut mulai mendapat penolakan dari elemen masyarakat Banten.
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Banten menjadi salah satu pihak yang secara terbuka menyuarakan keberatan. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Menteri ESDM mengevaluasi dan mencabut penetapan perairan sekitar TNUK dari delineasi Wilayah Usaha Pertambangan.
Ketua DPD GMNI Banten, Zein Nasution, menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam ekosistem laut, kawasan konservasi, serta ruang hidup masyarakat pesisir.
Menurut GMNI, persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas urusan administratif. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang sebelum menetapkan wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan konservasi sebagai wilayah pertambangan.
Penolakan juga datang dari kalangan pemuda. Sekretaris DPK KNPI Legok, Kabupaten Tangerang, Musnadi atau yang akrab disapa Cakil, menyatakan keberatannya terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat perlindungan lingkungan.
Sikap kritis tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Ujung Kulon bukan hanya urusan pemerintah pusat atau pengelola taman nasional. Masyarakat Banten juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan kelestarian kawasan yang menjadi salah satu kekayaan ekologis penting di wilayahnya.
Bahkan, anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, turut mendesak Menteri ESDM mencabut keputusan tersebut karena menilai penetapan WUP di sekitar habitat Badak Jawa berisiko terhadap kelestarian satwa langka itu.
Desakan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Jangan sampai suara masyarakat baru dianggap penting ketika kerusakan lingkungan sudah terjadi dan tidak lagi bisa dipulihkan.
Laut, Hutan, dan Badak Jawa Bukan Ekosistem yang Berdiri Sendiri
Salah satu kekeliruan mendasar dalam memandang persoalan ini adalah menganggap bahwa selama daratan TNUK tidak disentuh aktivitas tambang, habitat Badak Jawa otomatis aman.
Pandangan seperti itu terlalu menyederhanakan persoalan ekologi.
Ekosistem tidak mengenal batas-batas administratif yang dibuat manusia. Laut, pesisir, hutan, sungai, dan kehidupan satwa saling terhubung dalam sebuah sistem yang kompleks.
Kerusakan pada satu bagian dapat menimbulkan konsekuensi terhadap bagian lainnya.
Kawasan Ujung Kulon memiliki luas sekitar 105.694 hektare, yang mencakup daratan dan perairan. Nilai pentingnya bukan semata-mata karena menjadi tempat hidup Badak Jawa, tetapi juga karena menyimpan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis yang tidak mudah digantikan.
Badak Jawa bukan komoditas yang bisa dipindahkan begitu saja ketika habitatnya dianggap tidak lagi ideal. Satwa ini memiliki kebutuhan ekologis, karakter perilaku, serta ketergantungan terhadap kondisi habitat tertentu.
Karena itu, melindungi Badak Jawa seharusnya berarti melindungi keseluruhan ekosistem yang menopang kehidupannya.
Tidak masuk akal apabila negara menghabiskan energi untuk membicarakan penyelamatan satwa langka, tetapi pada saat bersamaan membiarkan kawasan penyangga habitatnya masuk dalam peta potensi pertambangan tanpa penjelasan ekologis yang transparan.
Jangan Sampai Konservasi Hanya Menjadi Slogan
Persoalan ini juga memperlihatkan pentingnya konsistensi kebijakan antarkementerian.
Kementerian yang bertanggung jawab terhadap energi dan sumber daya mineral tidak boleh bekerja seolah-olah terpisah dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
Pemerintah tidak bisa terus-menerus menggunakan alasan pertumbuhan ekonomi untuk membenarkan setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.
Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun, kekayaan itu bukan berarti seluruh wilayah harus dipandang sebagai potensi ekonomi yang sewaktu-waktu dapat dieksploitasi.
Ada kawasan yang justru memiliki nilai jauh lebih besar ketika dibiarkan tetap lestari.
Ujung Kulon adalah salah satunya.
Badak Jawa yang masih bertahan di kawasan tersebut bukan sekadar simbol keanekaragaman hayati Indonesia. Keberadaannya merupakan tanggung jawab besar negara di hadapan dunia.
Kepunahan satwa ini akan menjadi kehilangan permanen. Tidak ada keuntungan ekonomi jangka pendek yang mampu menggantikan hilangnya satu spesies dari muka bumi.
Karena itu, pemerintah harus segera membuka secara transparan dasar pertimbangan penetapan WUP tersebut, termasuk peta koordinat, potensi komoditas, hasil kajian lingkungan, serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan perlindungan kawasan konservasi.
Jika ditemukan tumpang tindih atau potensi ancaman terhadap kawasan yang harus dilindungi, pencabutan atau revisi kebijakan harus menjadi pilihan yang serius untuk ditempuh.
Pelibatan masyarakat pesisir, nelayan, pemerhati lingkungan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil juga tidak boleh sekadar menjadi formalitas.
Pertanyaan Besarnya: Apa yang Sebenarnya Ingin Diselamatkan Negara?
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang boleh atau tidaknya pertambangan dilakukan di sekitar Ujung Kulon. Persoalannya adalah bagaimana negara menentukan prioritas ketika kepentingan ekonomi berhadapan dengan kelestarian lingkungan.
Jika pemerintah menganggap Badak Jawa begitu penting hingga perlu dipikirkan pemindahannya demi menghindari ancaman bencana, mengapa kawasan perairan yang memiliki keterkaitan ekologis dengan habitatnya justru masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan?
Apakah perlindungan alam hanya berlaku pada batas garis kawasan taman nasional, sementara wilayah di sekelilingnya boleh diperlakukan sebagai ruang cadangan industri ekstraktif?
Jangan sampai negara sibuk menyelamatkan badak, tetapi pada saat yang sama mengabaikan rumah tempat satwa itu bertahan hidup.
Jangan pula menunggu laut tercemar, ekosistem terganggu, nelayan kehilangan ruang hidup, atau habitat mengalami kerusakan sebelum pemerintah menyadari bahwa kebijakan yang dibuat sejak awal telah menempatkan alam dalam posisi berisiko.
Badak Jawa tidak membutuhkan sekadar pidato tentang konservasi. Ujung Kulon tidak membutuhkan sekadar slogan penyelamatan lingkungan.
Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang konsisten, keberanian untuk mengoreksi keputusan yang bermasalah, dan komitmen nyata untuk melindungi alam.
Sebab, ketika sebuah spesies punah dan ekosistem rusak, pemerintah mungkin masih bisa menerbitkan keputusan baru. Namun, alam tidak memiliki tombol untuk mengembalikan semuanya seperti semula.


Posting Komentar